Mensos Minta Jangan Ada Penumpukan Bansos

Mensos Minta Jangan Ada Penumpukan Bansos

CIMAHI (10 Mei 2020) – Menteri Sosial Juliari P Batubara meninjau langsung penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Cimahi yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia dan jaringan Himpunan Bank-bank Negara (Himbara).

 

“BST adalah bantuan dari Presiden kepada bapak dan ibu semuanya, beliau punya perhatian kepada warga yang terdampak COVID-19,” ucap Mensos di Kantor Pos Kota Cimahi, Jalan Gatot Subroto No 1 Baros, Minggu (10/5/2020).

 

Dalam proses penyaluran BST tersebut, Mensos meminta petugas PT Pos Indonesia yang akan menyalurkan agar selalu menerapkan protokol kesehatan yang berlaku.

 

"Mohon memperhatikan protokol kesehatan dalam antrian. Tentu saja kita harus disiplin, pakai masker, cuci tangan, tidak berkerumun, insya Allah cepat selesai," harap Mensos.

 

Bila tidak disiplin pasti COVID-19 tidak akan selesai, juga ini merupakan masalah bersama bukan hanya pemerintah penyelesaiannya pun harus sama-sama pula.

 

Bagi penerima bantuan BST, terutama kepada bapak-bapak agar memanfaatkan uang yang diterima hanya untuk keperluan keluarga dan yang bermanfaat.

 

"Bapak-bapak jangan untuk beli rokok uangnya, ibu-ibu hati-hati jangan buat beli pulsa, jangan dikasih kalau buat beli rokok dan pulsa, buat beli makanan saja," pesan Mensos.

 

Untuk mempercepat penyaluran BST bagi warga terdampak COVID-19, pemerintah menggandeng komunitas masyarakat yang ada di RT, RW, desa dan kelurahan setempat yang menjadi lokasi penyaluran BST.

 

Menggandeng komunitas masyarakat diambil oleh PT Pos Indonesia. Teknisnya mereka mengundang penerima BST untuk hadir di kelurahan, lalu petugas dari PT Pos Indonesia mendatangi kelurahan tersebut.

 

“Keputusan menggandeng komunitas masyarakat semata untuk mempermudah penyaluran BST kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” ujar Mensos.

 

Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penerima BST di Jawa Barat sebanyak 321.016 KPM yang akan dikirimkan melalui PT Pos dan Himbara.

 

PT Pos menyalurkan kepada 285.552 KPM dan Himbara melalui bank BNI sebanyak 5.953 KPM, bank BRI 18.296 KPM, bank BTN 826 KPM, serta Mandiri 10.389 KPM.

 

Di Kota Cimahi, total penerima BST  berjumlah 13.491 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dari jumlah tersebut, 7.864 KPM telah menerima BST Rp 600 ribu rupiah.

 

“Sebanyak 5.627 KPM sudah bisa mencairkan haknya hari ini. Secara simbolis disalurkan kepada 100 KPM dari Kelurahan Baros RW 20, RT 1-3," ungkapnya.

 

Penyaluran BST di Kota Cimahi dihadiri Dirjen PFM, Kepala Badiklitpensos, Direktur PT Pos Indonesia, Wali Kota Cimahi, serta Kepala Dinas Sosial Kota Cimahi.

 

Usai meninjau penyaluran BST di Kota Cimahi, Mensos melanjutkan peninjuan di Kabupaten Bandung Barat dengan jumlah penerima BST sebanyak 12.635 KPM.

 

"Hari ini disalurkan BST di Desa Tani Mulya sebanyak 134 KPM. Untuk keterlibatan komunitas masyarakat ini yang pertama kali sekaligus menjadi proyek percontohan, " tandasnya.

 

Mensos mengingatkan agar ada intervensi dari pemerintah daerah (Pemda) bagi warga terdampak COVID-19 yang belum mendapat bantuan dari Pemerintah pusat.

 

"Kita berharap akan ada intervensi dari Pemda untuk warga terdampak COVID-19 tapi belum mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Jadi, tolong diperhatikan," pinta Mensos.

 

Bantuan secara keseluruhan tidak akan mencukupi kebutuhan masyarakat yang terdampak COVID-19, sehingga Mensos berharap ada intervensi dari pemda.

 

"Saya hadir di sini untuk memastikan BST yang disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) di Kabupaten Bandung Barat terlaksana dengan baik," harap Mensos.

 

Terkait akurasi data, Mensos meminta kepada Pemda untuk senantiasa terus memperbarui dan memasukan ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

 

Ke depan, persoalan data ini bisa diperbarui secara berkala untuk masuk ke DTKS sebab kalau tidak masuk nanti akan sulit untuk mendapat bantuan sosial.

 

"Adanya pembaruan data oleh Pemda, diharapkan target 9 juta KPM penerima BST dapat membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan," pungkas Mensos.

 

Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Sosial RI


Penulis :
Koesworo Setiawan

Bagikan :