Komisi VIII DPR RI Laksanakan Kunker Spesifik di Kabupaten Bandung

  • Komisi VIII DPR RI Laksanakan Kunker Spesifik di Kabupaten Bandung
  • WhatsApp Image 2020-07-01 at 10.20.02 AM
  • WhatsApp Image 2020-07-01 at 10.20.04 AM
  • WhatsApp Image 2020-07-01 at 10.20.03 AM
  • WhatsApp Image 2020-07-01 at 10.20.02 AM (1)
  • WhatsApp Image 2020-07-01 at 10.20.03 AM (1)
BANDUNG (30 Juni 2020) – Komisi VIII DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik Mengenai Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dalam Penanggulangan Dampak Wabah Covid 19 di Kabupaten Bandung. Kegiatan yang dilaksanakan di Rumah Dinas Sabilulungan Bupati Bandung dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas PMD, Kepala BPBD Bandung, Kapolres Bandung, Kepala Poltek Kesos, Kepala Badiklit Pensos, perwakilan PT. Pos Indonesia, dan Anggota Komisi VIII DPR RI.

Sambutan pertama disampaikan oleh Bupati Bandung, Bapak H. Dadang M. Nasser. Dalam sambutannya, beliau diantaranya menyampaikan bahwa Kabupaten Bandung menjadi daerah yang cukup rendah dalam penularan Covid 19, yaitu hanya 0,6%  masyarakat yang terkena covid 19. Selain itu Bantuan Sosial yang diberikan oleh Pemerintah sudah terserap sekitar 96%.

Pemerintah Kabupaten Bandung menyampaikan bahwa mereka akan terus berupaya menjaga keakuratan data penerima bansos. Bagi  masyarakat yang menerima bansos tersebut juga diberikan stiker/label yang dipasang dirumah para penerima tersebut.

Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Bapak TB. Ace Hasan Syadzily. Adapun beberapa hal yang disampaikan antara lain tujuan kedatangan Komisi VIII adalah untuk mengetahui perkembangan penyaluran bansos, masalah, dan kendala apa yang dialami selama proses penyaluran bansos.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR menyampaikan bahwa tujuan utama pemberian bansos ini adalah untuk menjaga agar masyarakat tidak mengalami guncangan ekomoni yang dahsyat selama masa pandemi Covid 19. Oleh karenanya, Komisi VIII mengingatkan agar bantuan yang diberikan harus tepat sasaran dan tepat pakai. “Kami berharap program-program yang ada saat ini tidak tumpang tindih, baik itu bantuan yang bersumber dari berbagai Kementerian Lembaga ataupun dari dana daerah,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR.

Setelah sambutan, acara dilanjutkan dengan penyerahan bantuan secara simbolis kepada salah seorang penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dan salah seorang mantan anggota PKH yang telah graduasi. Pada sesi selanjutnya dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan Narasumber Bupati, Wakil Komisi VIII DPR RI, Kabadiklit Pensos Kemensos, Kadis Sosial Kabupaten Bandung.

Pada Saat FGD, Kepala Desa Cibiru Wetan, Hadian Supriatna memberikan testimoni tentang pendataan dan proses penyaluran bantuan. Beliau merasa senang karena Dinas Sosial bisa bekerja sama dengan baik, memberikan arahan, dan masukan dalam proses pendataan sehingga penerima bantuan dapat tepat sasaran. “Dengan adanya kerja sama yang baik, saya berani melaksanakan pencairan BST bersama PT Pos di kantor desa, karena saya yakin tidak akan ada demo dari masyarakat,” Kata Kepala Desa Cibiru Wetan.

Penulis :
UHH Ditjen PFM
Editor :
Annisa YH

Bagikan :